TKI ILLEGAL dijadikan Mesin Uangnya Pejabat Pemerintah Malaysia

Kuala Lumpur (15/2) – Saat ini banyak sekali TKI Illegal yang sudah menjadi korban Exploitasi. Alex Ong yang merupakan aktivis dari Migrain Care Mengatakan bahwa pemulangan TKI yang ilegal merupakan masalah klasik TKI yang sudah menjadi korban ekploitasi akan lebih memilih tidak pakai izin permit karena biaya yang diperlukan sangat mahal dan yang herannya lagi  pembiayaan pengurusan sudah dimonopoli para politikus Malaysia yang mencari keuntungan pribadi  dari TKI yang illegal.

Berdasarkan keterangan Dari KJRI di Johormengatakan sepanjang Tahun 2015 telah memulangkan TKI Illegal sekitar 19.228 orang.  Sebanyak 18.558 orang dibiayai dari pemerintah Malaysia dan 670 orang biaya dari KJRI.

TKI Illegal tanpa izin selama ini sudah menjadi obyek mesin uangnya Pejabat di Kementerian Dalam Negeri Negara Malaysia. Pemutihan yang dilakukan saat ini hanya dilakukan oleh International Marketing And Net Resources Sdn Bhd (IMAN) yang merupakan Perusahaan perusahaan swasta komersil yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk memberikan palayanan jasa pengurusan TKI yang berstatus pendatang ilegal selama ada program kepulangan secara Sukarela oleh Pemerintah Malaysia berlangsung.

Pemutihan yang diurus oleh IMAN sudah tidak wajar lagi dimana TKI dipungut biaya sebesar 6.200 RM atau sekitar Rp. 19,8 Juta hanya untuk pengurusan permit Pembantu Rumah Tangga selama setahun sedangkan gaji yang diterima per bulan hanya berkisar Rp. 2,5 Juta. Tutur Alex ketika diwawancarai oleh Media.

Alex mengharapkan adanya peran pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali agar  membuat penilaian yang lebih rasional dengan mempertimbangkan biaya serta efektivitas kebijakan di Malaysia. Pemerintah bukan hanya sekadar menerima saja dengan sistem eksploitasi yang telah dikendalikan oleh  kroni-kroni politik Malaysia yang hanya mengambil keuntungan dari penderitaan para TKI tanpa izin.

Pemerintah RI juga sebaiknya mengupayakan agar pemulangan TKI illegal tanpa izin di Malaysia sama perlakuaanya seperti halnya pemulangan TKI dari Korea, Jepang, Taiwan yang hanya berbekalkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) TKI bisa pulang dengan aman dan Tidak perlu juga basa basi prosedural check out memo yang sulit dilakuan.

Yang diharapkan  adalah bisa terwujudnya lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia sehingga tidak perlu lagi warga negara Indonesia untuk mencari nafkah  bekerja di luar negeri. Hal yang terpenting untuk pemerintah adalah penghapusan  penempatan TKI lewat agen dan PPTKIS yang selalu bermasalah.

Secara khusus Alex seorang aktivis Migrain Care  memberikan pesan kepada Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Zahid Hamidi. "Jangan hanya memikirkan kepentingan politik, hubungan Malaysia-Indonesia perlu solusi win-win, bukan hanya untuk satu pihak,". 

Perlu diketahui bahwa  TKI adalah salahsatu penyumbang terbesar dalam  pembangunan Malaysia. Bukan hanya sekedar mengemis pekerjaan dari Malaysia akan tetapi sudah terbukti TKI lebih rajin dibanding pekerja dari Bangladesh, Myanmar dan Nepal. Salhsatunya Pekerja Bangladesh banyak yang tidak tahan bekerja di perkebunan sedangkan di Pembantu Rumah Tangga banyak yang bermalas-malasan.


Migrain Care menyerukan kepada KBRI untuk bisa tegas dalam penetapan gaji minimum per bulan adalah RM 900 dan direvisi setiap dua tahun sekali. Selain itu penyelundupan manusia oleh agen yang mencari keuntungan diatas penderitaan TKI harus ditindak tegas dengan cepat karena sudah Banyak korban TKI Illegal dari penyelundupan manusia ke Malaysia. 

Dia menyebut juga banyak sekali terjadi kasus trafficking yang dilepas karena kurangnya dukungan  political will dari KBRI atau Pemerintah Indonesia.  Selain itu Sistem undang-undang tentang tenaga kerja juga tidak mendukung, yang mana TKI terjerat dengan UU No.39/2004 yang sangat menguntungkan pihak PPTKIS untuk memeras TKI dengan atas nama perlindungan TKI.

Silahkan sebarkan Informasi ini agar bisa nyampai ke Pemerintah  dan bisa jadi Perhatian Bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang sudah banyak terjadi kasus Human Trafficking.

Tweet